Minggu, 30 Januari 2011

Praktik mafia hukum

. Minggu, 30 Januari 2011

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Praktik mafia hukum nampaknya masih sering terjadi di Jawa Timur. Buktinya, selama 2010 lalu sebanyak lima pengaduan tentang praktik haram ini diterima oleh Posko Anti Mafia Hukum LBH Surabaya.

Lima pengaduan itu melibatkan hakim dan sudah diproses Komisi Yudisial (KY). Bahkan salah satu pengaduan dinyatakan benar dan hakim yang terlibat mendapatkan sanksi dari KY. Direktur LBH Surabaya Syaiful Aris menyatakan pengaduan tersebut terkait dengan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan. Hakim dikhawatirkan tidak profesional dalam menangani perkara pencemaran nama baik perusahaan, dengan terdakwa ketua serikat pekerja.

Sayangnya, dengan berbagai alasan, Syaiful Aris menolak membeberkan secara detail identitas hakim dan perkara yang ditangani itu.”Putusan KY baru turun beberapa hari lalu, hasilnya KY akan melakukan pemantauan secara khusus pada persidangan tersebut,”kata Syaiful Aris. Dia juga mengatakan untuk empat pengaduan lainnya sampai saat ini masih diproses di KY. Diantaranya terkait hakim dari PN Surabaya, PN Malang, Pengadilan Tinggi (PT) Jatim dan hakim agung di MA.

Pengaduan yang masuk diantaranya dugaan pelanggaran kode etik hakim, tak puas atas putusan hakim,dan dugaan ketidakseriusan hakim dalam persidangan. ”Dua diantaranya terkait ketidakpuasan dalam putusan perkara,” sambungnya. Terkait dengan dua perkara itu, KY menyatakan kalau itu sebaiknya ditangani MA karena pengaduan itu sudah masuk pada wewenang MA. Sedangkan tiga pengaduan lainnya terkait indikasi hakim tidak profesional dalam menangani perkara.

Salah satunya adalah yang terjadi di PN Pasuruan tersebut. Tak hanya pengaduan terhadap hakim, Syaiful Aris juga mengaku menerima pengaduan tentang perlilaku polisi dan jaksa. Sayangnya dari semua pengaduan tersebut yang menyampaikan secara tertulis hanya lima pengadu saja. Sehingga yang bisa diproses hanya kelima pengaduan itu. sementara yang lainnya hanya sebatas konsultasi. ”Untuk pengaduan secara lisan, kami sudah menyarankan supaya dilakukan tertulis.

Supaya pengaduan tersebut bisa ditindak lajuti lagi, tapi mereka tidak mau dan hanya sebatas konsultasi saja,”ujarnya. Dengan masih adanya kasus mafia hukum, dosen pidana korupsi Universitas Bhayangkara Solahudin menganggap kinerja instansi pemberantas mafia hukum salah satunya satgas mafia hukum masih seperti macan ompong. Mereka hanya mampu menindak para mafia kelas teri, sedangkan mafia kelas kakap belum tersentuh.

Sedangkan adanya mafia hukum tidak lepas dari banyaknya perilaku aparat penegak hukum yang masih kotor. ”Yang jadi mafia hukum juga aparat penegak hukum sendiri,” tegasnya. Karenanya pemberantasan mafia hukum akan sulit terwujud. Yang paling memungkinkan untuk memberantas mafia hukum adalah merubah perilaku para aparatnya.

Perilaku nakal itu seperti yang dibuktikan dalam kasus kasus Gayus dengan penetapan Jaksa Cirus Sinaga sebagai tersangka. ironisnya lagi, sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari Mabes Polri ”Ada dugaan itu kan juga melibatkan dua perwira polisi, jika Cirus jadi tersangka dua perwira itu juga bisa jadi tersangka,”pungkasnya.

0 komentar: